(akal akalan ) Anggaran Kurikulum 2013 Rp 2,49 triliun.
Meski pernah dijelaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh terkait anggaran kurikulum 2013, berbagai pihak masih tidak puas dengan penjelasan tentang anggaran kurikulum yang mengalami perubahan signifikan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari Rachman, memprediksikan tiga alasan terus berubahnya besaran anggaran kurikulum 2013. Padahal, peruntukannya masih hanya untuk buku dan persiapan guru.
"Kami melihat ada tiga kemungkinan di sini yang membuat anggaran ini berubah terus," kata Tari, saat jumpa pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (15/2/2013).
Kemungkinan pertama adalah pemerintah berniat mengubah kurikulum dengan melakukan piloting terlebih dahulu sehingga untuk tahap pertama saja hanya dibutuhkan Rp 684 miliar dan kemudian akan ditambah pada tahap berikutnya. Namun hal ini terbantahkan karena pemerintah dengan tegas menyatakan tidak akan ada piloting atau uji coba pada kurikulum 2013 ini.
Kemungkinan selanjutnya adalah adanya salah perencanaan dari pemerintahan tentang perubahan kurikulum ini, yang membuat anggaran kurikulum tidak pasti. "Tapi kami rasa sekelas kementerian jika ingin membuat proyek semacam ini pasti sudah ada rencana dan tidak akan gegabah. Jadi kemungkinan ini terpatahkan," ungkap Tari.
Kemungkinan terakhir adalah pemerintah sejak awal telah mengantongi anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 2,49 triliun. Namun karena dinilai terlalu mencolok dan sulit mendapat persetujuan DPR RI, angka tersebut dipangkas menjadi Rp 684 miliar dan kemudian naik menjadi Rp 1,4 triliun lalu sampai pada hitungan sesungguhnya, yaitu Rp 2,49 triliun.
"Yang ini sangat mungkin terjadi. Pemerintah sudah tahu bahwa perubahan kurikulum butuh biaya besar. Tapi karena takut tidak disetujui oleh DPR, dibuat dulu dengan anggaran yang minim," ungkap Tari.
Hal ini tentu saja berkaitan dengan peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN 2013. Sebelum ada perubahan kurikulum ini, rencananya hanya akan ada penataan ulang dan penguatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang ditargetkan menelan biaya Rp 300 miliar untuk tiga tahun.
"Dengan perubahan kurikulum secara menyeluruh ini kan berarti mengganti buku dan lain-lain. Jadi butuh biaya besar yang dampaknya menaikkan anggaran pendidikan," tandasnya.
"Kami melihat ada tiga kemungkinan di sini yang membuat anggaran ini berubah terus," kata Tari, saat jumpa pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (15/2/2013).
Kemungkinan pertama adalah pemerintah berniat mengubah kurikulum dengan melakukan piloting terlebih dahulu sehingga untuk tahap pertama saja hanya dibutuhkan Rp 684 miliar dan kemudian akan ditambah pada tahap berikutnya. Namun hal ini terbantahkan karena pemerintah dengan tegas menyatakan tidak akan ada piloting atau uji coba pada kurikulum 2013 ini.
Kemungkinan selanjutnya adalah adanya salah perencanaan dari pemerintahan tentang perubahan kurikulum ini, yang membuat anggaran kurikulum tidak pasti. "Tapi kami rasa sekelas kementerian jika ingin membuat proyek semacam ini pasti sudah ada rencana dan tidak akan gegabah. Jadi kemungkinan ini terpatahkan," ungkap Tari.
Kemungkinan terakhir adalah pemerintah sejak awal telah mengantongi anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 2,49 triliun. Namun karena dinilai terlalu mencolok dan sulit mendapat persetujuan DPR RI, angka tersebut dipangkas menjadi Rp 684 miliar dan kemudian naik menjadi Rp 1,4 triliun lalu sampai pada hitungan sesungguhnya, yaitu Rp 2,49 triliun.
"Yang ini sangat mungkin terjadi. Pemerintah sudah tahu bahwa perubahan kurikulum butuh biaya besar. Tapi karena takut tidak disetujui oleh DPR, dibuat dulu dengan anggaran yang minim," ungkap Tari.
Hal ini tentu saja berkaitan dengan peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN 2013. Sebelum ada perubahan kurikulum ini, rencananya hanya akan ada penataan ulang dan penguatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang ditargetkan menelan biaya Rp 300 miliar untuk tiga tahun.
"Dengan perubahan kurikulum secara menyeluruh ini kan berarti mengganti buku dan lain-lain. Jadi butuh biaya besar yang dampaknya menaikkan anggaran pendidikan," tandasnya.
Gimana bisa maju pendidikan di indonesia klo begini
Posting Komentar